dibawah ini adalah faktor pendorong perekonomian jepang berkembang pesat kecuali

Mayoritaspenduduk jepang beragama shinto yang merupakan agama asli jepang. Dalam agama tersebut, ada sebuah ajaran yang membuat mereka terbersit untuk menjadi negara imperialis. Yakni adanya ajaran Hakko I Chiu dimana dalam ajaran tersebut, mereka meyakini bahwa seluruh bangsa di dunia ini adalah keluarga dengan jepang sebagai kepala keluarganya. PerhatikanPernyataan-pernyataan Dibawah Ini!1) Untuk Memenuhi Kebutuhan Barang Dan Jasa Dalam Negeri, 2) Keinginan Memperoleh Keuntungan Dan Meningkatkan Pendapatan Negara, 3) Keinginan Membuka Kerja Sama, Hubungan Politik, Dan Dukungan Dari Negara Lain, 4) Ajang Persaingan Tiap Negara. Berikutini faktor pendukung majunya industri di Jepang antara lain : Mempunyai modal yang besar. Memiliki pemasaran yang luas dari dalam dan luar negeri. Pendapatan perkatinya tinggi. Mempunyai tenaga ahli yang terampil. Penduduknya memiliki kemauan yang keras dan berdisiplin tinggi. Memiliki pelabuhan yang banyak sehingga memudahkan untuk Badische Zeitung Bekanntschaften Sie Sucht Ihn. JAKARTA – Ekonomi Jepang tercatat beberapa kali membuat kejutan di tengah ketidakpastian global sepanjang tahun ini. Hal tersebut sedikit banyak menunjukkan ketahanan ekonomi Negeri Sakura menghadapi tantangan domestik dan negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia, pertumbuhan PDB Jepang sudah pasti menjadi salah satu yang sangat dipantau oleh mitra-mitra dagangnya dan pelaku pasar pada domestik bruto PDB Jepang tak diduga berekspansi dengan laju jauh lebih cepat dari yang sebelumnya dilaporkan untuk kuartal III/ demikian, revisi peningkatan yang jauh lebih besar untuk pertumbuhan PDB kuartal ketiga berisiko membawa ekonomi Jepang dapat menghadapi penyusutan lebih dalam pada kuartal IV/2019 sebagai respons atas pajak penjualan lebih tinggi yang berlaku mulai Oktober. Untuk diketahui, per 1 Oktober 2019, pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe meluncurkan kebijakan kenaikan pajak penjualan nasional dari 8 persen menjadi 10 ini dianggap sebagai kebijakan yang mampu memperbaiki keuangan negara yang tertekan. Di sisi lain, kenaikan pajak juga dapat merugikan ekonomi di tengah perang dagang dan permintaan eksternal yang JugaPercepat Pengembangan Kendaraan Listrik, Kemenperin Gandeng JepangProspek Ekonomi Indonesia, Rachmat Gobel Paparkan Perihal Ini di JepangKuartal III/2019, Ekonomi Jepang Ternyata Tumbuh Lebih CepatNamun PM Abe menyatakan siap untuk mengambil semua langkah terbaik jika risiko terhadap ekonomi meningkat menyusul kenaikan pajak penjualan dan meningkatnya ketidakpastian pertumbuhan ekonomi Jepang sepanjang tahun 2019, seperti yang dihimpun I/2019Setelah menutup tahun lalu dengan pertumbuhan lebih kuat dari perkiraan pada kuartal IV/2018, ekonomi Jepang secara tak terduga mengawali tahun 2019 dengan pertumbuhan yang melampaui ekspektasi pada kuartal I/ dari Bloomberg, PDB Jepang tumbuh 2,1 persen secara year-on-year pada kuartal pertama, dengan ekspor neto yang secara teknis memicu pertumbuhan peningkatan belanja modal berhasil membantu mendorong ekonomi Jepang berekspansi dengan laju lebih cepat pada kuartal pertama tahun ini, terlepas dari kekhawatiran mengenai perlambatan China dan perang dagangnya dengan Amerika revisi yang dirilis oleh Kantor Kabinet Jepang menunjukkan PDB Jepang tumbuh 2,2 persen secara tahunan pada kuartal I/2019, lebih besar dari data pertumbuhan awal sebesar 2,1 ekonom telah memperkirakan adanya revisi kenaikan dalam pertumbuhan PDB mengingat angka belanja modal yang lebih kuat dari perkiraan untuk kuartal I/2019 yang dirilis angka pertumbuhan mendukung pandangan pemerintah bahwa ekonomi Jepang menunjukkan ketahanan dalam menghadapi permintaan global yang melambat dan perang demikian, angka pertumbuhan itu masih membayangi kelemahan dalam ekonomi, karena sebagian besar ekspansi disebabkan oleh impor yang turun lebih cepat ketimbang ekspor, sehingga mengakibatkan ekspor neto mendorong ekonomi secara angka PDB terus menunjukkan pertumbuhan pada kuartal pertama, prospeknya telah memburuk sejak ketegangan perdagangan antara AS dan China bereskalasi tajam pada awal Mei."Ke depannya, stimulus fiskal dan konsumsi menit terakhir jelang kenaikan pajak penjualan pada Oktober kemungkinan akan mendukung pertumbuhan moderat pada kuartal II dan III,” ujar Ekonom Bloomberg Yuki Masujima.“Tapi ada risiko pada sisi negatifnya. Perang perdagangan AS-China mengancam akan mengurangi ekspor. Sentimen penghindaran risiko juga bisa mengangkat yen sehingga memotong daya saing Jepang dan meredam inflasi,” lanjut II/2019Investasi bisnis dan pengeluaran konsumen berhasil mendorong ekonomi Jepang tumbuh lebih dari yang diperkirakan pada kuartal II/2019. PDB Jepang tumbuh 1,8 persen secara tahunan pada kuartal II/2019 dari kuartal pada kuartal II terbantukan peningkatan belanja konsumen yang didukung libur umum dan pembelian menjelang kenaikan pajak penjualan yang direncanakan pada bulan faktor tersebut, ada perkiraan bahwa kondisi serupa akan sulit berlanjut terutama setelah kenaikan pajak sisi lain, pertumbuhan ekonomi Jepang juga terus dibukukan sepanjang periode tersebut meskipun ekspor mencatat penurunan yang ekonomi Jepang berekspansi dengan laju lebih lambat dari yang sebelumnya dilaporkan untuk kuartal kedua. PDB Jepang tumbuh 1,3 persen secara tahunan pada kuartal II dari kuartal I/2019, menurut data revisi yang dirilis Kantor ekonom telah memperkirakan pertumbuhan keseluruhan akan menjadi lebih kecil karena berkurangnya investasi bisnis oleh produsen di tengah dampak eskalasi tensi perdagangan terhadap prospek saja, ekonomi Jepang terus berekspansi terlepas dari adanya proyeksi suram yang melihat efek negatif perlambatan global terhadap sektor ekspor dan produsen menunjukkan tanda-tanda ketegangan, permintaan domestik dan investasi oleh non-produsen tetap solid.“Singkatnya, revisi itu tidak menambah apa pun yang akan menentang pandangan bahwa ekonomi tetap cukup kuat untuk menghadapi kenaikan pajak penjualan pada bulan Oktober. Risiko utama yang kami lihat adalah ancaman proteksionisme AS yang memukul sektor otomotif Jepang,” jelas Yuki III/2019Ekonomi Jepang lagi-lagi membuat catatan tak terduga dengan berekspansi jauh lebih cepat dari yang sebelumnya dilaporkan untuk kuartal ketiga, didorong oleh investasi modal yang lebih kuat dan konsumsi swasta menjelang kenaikan pajak penjualan pada Kantor Kabinet yang dirilis pada pertengahan Desember menunjukkan PDB Jepang direvisi tumbuh 1,8 persen secara tahunan pada kuartal III/2019 dari kuartal tersebut jauh lebih besar daripada laporan sebelumnya untuk pertumbuhan hanya 0,2 persen, juga lebih kuat dari seluruh proyeksi ekonom dalam survei Bloomberg dan estimasi median untuk ekspansi sebesar 0,6 peningkatan pertumbuhan untuk kuartal ketiga muncul lebih kuat dari perkiraan awal pemerintah setelah belanja modal perusahaan terbukti dua kali lebih kuat dari yang diperkirakan yang berkelanjutan dalam investasi bisnis menjadi tanda positif bahwa kekhawatiran atas perlambatan global belum melemahkan sentimen perusahaan.“Pengeluaran modal adalah pendorong utama untuk revisi pertumbuhan,” terang Norio Miyagawa, ekonom senior di Mizuho Securities Co., seperti dilansir dari Bloomberg.“Kekurangan pekerja memaksa perusahaan untuk berinvestasi dalam peralatan yang hemat tenaga kerja, sementara kenaikan pajak penjualan pada 1 Oktober juga mungkin telah mendorong beberapa perusahaan untuk memajukan investasi,” angka revisi itu menunjukkan dorongan permintaan domestik terhadap pertumbuhan di Jepang terlepas dari adanya perlambatan global, pengeluaran awal sebelum kenaikan pajak dapat memperkuat kontraksi yang diperkirakan terjadi pada kuartal keempat ketika ekonomi menghadapi dampak dari pajak yang lebih tinggi dan bencana alam.“Revisi peningkatan yang secara tak terduga tampak besar untuk pertumbuhan PDB kuartal III membuat ekonomi dapat menghadapi penyusutan lebih dalam pada kuartal IV sebagai respons atas pajak penjualan yang lebih tinggi,” ujar Yuki Masujima, Ekonom Bloomberg.“Masalahnya kemudian adalah apakah ekonomi dapat bangkit kembali untuk menghindari resesi..Pandangan kami adalah bahwa pengeluaran fiskal yang lebih tinggi akan datang untuk menyelamatkan tepat pada waktunya,” domestik bruto diperkirakan berkontraksi 2,6 persen pada kuartal IV/2019 karena konsumen enggan meninggalkan rumah mereka pascakenaikan pajak penjualan PemerintahPada Kamis 5/12/2019, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengumumkan paket stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang menghadapi kemerosotan ekspor, bencana alam, dan dampak dari kenaikan pajak kebijakan tersebut akan mencakup langkah-langkah fiskal senilai 13 triliun yen US$119 miliar, yang dirancang untuk membantu pemulihan bencana, melindungi terhadap risiko ekonomi, dan mempersiapkan negara setelah Olimpiade Tokyo itu bertujuan untuk membuat ekonomi Jepang kembali berjalan dan menghindari kemunduran lebih lanjut dalam permintaan global yang memicu resesi awal tahun depan.“Paket ekonomi terbaru Jepang kemungkinan tidak akan mendorong pertumbuhan secara signifikan, tetapi akan cukup untuk menghindari kontraksi kuartal ini [keempat] yang berisiko berubah menjadi resesi awal tahun depan,” ungkap Yuki Masujima.“Perdana Menteri Shinzo Abe mungkin perlu meningkatkan stimulus fiskal pada tahun 2020 jika permintaan luar negeri memburuk lagi," ini diambil setelah Dana Moneter Internasional IMF mengimbau agar Bank Sentral Jepang dan pemerintah dapat bekerja sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. IMF juga memangkas prospek pertumbuhan Jepang untuk ketiga kalinya tahun ini di tengah tantangan memangkas proyeksi pertumbuhannya untuk ekonomi terbesar ketiga dunia tahun ini menjadi 0,8 persen dari proyeksi sebelumnya 0,9 persen, serta potensi perlambatan pada kisaran 0,5 persen untuk tahun Pelaksana IMF Kristalina Georgieva pada dasarnya memberikan lampu hijau untuk paket stimulus yang direncanakan Perdana Menteri Shinzo Abe. Dia menyerukan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk menopang pertumbuhan dan juga membuat beberapa rekomendasi agar kebijakan BOJ dapat menjadi lebih berkelanjutan, termasuk obligasi jangka pendek serta menegaskan reformasi struktural yang lebih ambisius untuk mendorong mengatakan ketahanan permintaan domestik Jepang akan diuji oleh perlambatan global serentak dalam waktu dekat dan oleh demografi negara itu sendiri, dalam jangka panjang.“Kebijakan fiskal Jepang harus mendukung untuk melindungi pertumbuhan jangka pendek dan mempromosikan momentum inflasi. Di luar pertimbangan jangka pendek, komitmen yang jelas untuk keberlanjutan fiskal jangka panjang sangat penting,” tambah Georgieva. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini ekonomi jepang Editor Mia Chitra Dinisari Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam – Dunia mengakui bahwa Jepang telah menjelma menjadi Negara yang kuat dan modern yang kedudukannya sejajar dengan Negara-negara besar di barat. Jepang yang baru telah mencapai perkembangan dalam segala bidang, seperti perkembangan industrI, perdagangan, pendidikan, dan angakatan jepang menjadi Negara yang kuat, Jepang mulai melibatkan diri dalam dunia internasional dan membuat konflik dengan Negara-negara lain, misalnya masalah Korea melibatkan Korea dalam perang melawan Cina, kemudian disusul dengan perang melawan Rusia. Ini berarti Jepang mulai mempraktekan politik imperialisme seperti Negara-negara – Faktor yang Mendorong Jepang Sebagai Negara Imperialis Munculnya Jepang menjadi negara imperialisme pada awalnya di latar belakangi dari proses restorasi yang terjadi di jepang, hal itu kemudian menbawa kemajuan yang cukup pesat bagi jepang dalam berbagai sektor. jepang berhasil menjadi negara maju, modern dan sejajar dengan negara-negara baratnya lainnya, hal tersebut kemudian menimbulkan keinginan dan ambisi untuk melakukan imperialisme terhadap negara-negara lain, hal tersebut di latarbelakangi oleh hal-hal Pertumbuhan PendudukKepulauan Jepang yang terletak di lepas pantai timur benua Asia membentang seperti busur ramping sepanjang km dengan luas total km persegi, sedikit lebih luas dari Inggris, hanya sepersembilan dari luas Amerika Restorasi Meiji 1868 Jepang sepenuhnya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Akan tetapi sejak modernisasi yang dijalankan oleh Kaisar Meiji, Jepang mulai mengembangkan insustri dalam negeri. Memasuki abad ke-20, Jepang telah tumbuh menjadi negara modern dan negara industri pertama di yang mengagumkan itu sebaliknya membawa dampak yang tidak diinginkan sama sekali. Kemajuan-kemajuan tersebut diiringi pula dengan pertambahan jumlah penduduk yang pesat. Tentang perkembangan cacah jiwa penduduk di Jepang itu tercatat sebagai berikutTahun 1828 = 26,5 juta Tahun 1872 = 34,8 juta Tahun 1920 = 55,4 uta Tahun 1935 = 69,2 di atas bermakna bahwa negara kepulauan yang miskin akan sumber alam tersebut kini menanggung jumlah penduduk yang sangat besar dalam luas yang relatif sempit. Kenyataan ini menjadi masalah yang meresahkan pemerintah Jepang. Karena dengan berlipatgandanya jumlah penduduk, menyebabkan Jepang menjadi negara jalan keluarnya, Jepang pada awalnya menempuh kebijakan dengan jalan emigrasi. Namun setelah negara-negara menutup pintu imigrasinya bagi bangsa Jepang menyebabkan Jepang menjadi kalap dan haus tanah. Didukung oleh persenjataan militer yang kuat dan modern, Jepang mulai melakukan petualangan-petualangan milter yang merisaukan kepadatan penduduk inilah yang menjadi awal kesulitan Jepang dan menjadi faktor yang cukup penting dalam kerangka imperialisme Jepang di Retriksi pembatasan Imigrasi Bangsa JepangSejarah emigrasi bangsa Jepang dimulai pda tahun 1868 dengan keberangkatan kapal yang memuat para pemukim Jepang yang pertama ke Hawaii. Pada tahun-tahun selanjutnya, Amerika Serikat dan Amerika Latin menjadi tujuan yang disukai oleh para emigran bangsa Jepang. Dalam waktu 70 tahun sebelum Perang Dunia II, jumlah orang Jepang yang beremigrasi adalah sekitar bangsa Jepang ini kemudian terhenti setelah memuncaknya ketegangan antara Jepang dengan negara-negara Barat, dimana negara-negara di dunia menutup pintu untuk imigrasi dari Jepang, walaupun umpamanya wilayah Afrika maupun wilayah Amerika Selatan masing kosong dan mengerahkan kelebihan penduduknya ke Asia atau Australia juga tidak memungkinkan karena negara-negara di Asia sudah dikuasai oleh imperialisme Barat yang nota-bene adalah musuh Jepang. Sementara itu Australia sudah lama menutup pintu imigrasinya bangsa bangsa non kulit putih, seperti yang dicatat oleh Siboro, bahwaDalam tahun 1880-1881 dan tahun 1888 diadakan konferensi antar koloni, dimana diputuskan bahwa semua koloni mengetatkan undang-undang imigrasinya. Antara tahun 1891 dan 1901, kebijaksanaan- kebijaksanaan untuk mempertahankan White Australia dikembangkan. Tujuannya adalah mencegah masuknya semua orang berkulit berwarna … Sesudah federasi terbentuk, kebijaksanaan ini dinyatakan juga dalam undang-undang tahun 1901 dan terkenal dengan nama Imigration Retriction Act. Maksudnya adalah mencegah masuknya imigran non kulit pembatasan imigrasi bangsa Jepang itu dilatarbelakangi oleh ketakutan bangsa Barat akan superioritas Jepang membahayakan kedudukan mereka di Asia. Hal ini bermula ketika Jepang berhasil mengalahkan Rusia dalam perang tahun 1905 dan muncul sebagai “bahaya kuning” di Asia Amerika, gejala kekhawatiran ini nampak lebih nyata. Para pelajar Amerika menunjukkan sikap anti terhadap para pelajar Jepang. Presiden Roosevelt yang menyadari hal ini segera mengambil langkah pembatasan terhadap arus imigrasi Jepang. Pada tahun 1924 Amerika menutup pintu imigrasinya serapat-rapatnya bagi Jepang, namun bangsa kulit putih boleh masuk meskipun dibatasi. Diskriminasi ini melukai hati orang Jepang dan dinilai sebagai paksaan untuk melakukan ekspansi keluar Perkembangan Industri JepangProses modernisasi di Jepang sesungguhnya dimulai sejak pembukaan Jepang oleh Commodore Perry yang memaksa Jepang membuka beberapa pelabuhannya dan memberi konsesi pada negara-negara pembukaan Jepang dan berakhirnya politik “isolasi” pemerintah Bakufu yang berlangsung selama 200 tahun lebih 1639-1864, bangsa Jepang mulai menyadari ketinggalan-ketinggalan yang mereka yang dicapai selama negara tertutup, ternyata tidak dapat mengimbangi kemajuan yang dicapai negara-negara Barat. Timbul kesadaran bahwa Jepang harus secepat mungkin mengadakan perubahan dan menyesuaikan diri pada perkembangan baru yang terjadi di negara-negara Barat kalau tidak ingin dijajah seperti bangsa-bangsa lainnya di Asia pada masa itu. Perubahan dan penyesuaian diri tersebut dikenal dengan Restorasi Meiji dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pemulihan kembali Kaisar Meiji setelah penggulingan pemerintahan Tokugawa pada tanggal 3 Januari 1868 oleh kekuatan-kekuatan yang dipelopori oleh daerah-daerah Satsuma sekarang propinsi Kagoshima, dan Coshu sekarang propinsi Yamaguchi. Peristiwa tersebut telah membuka ke arah pembaharuan-pembaharuan dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, angkatan perang, dan lain-lain, serta meletakkan sendi-sendi bagi suatu Jepang beberapa faktor yang memungkinkan tercapainya modernisasi secara cepat. Pertama, dasar-dasar untuk mencapai modernisasi sebenarnya sudah ditanamkan sejak jaman Tokugawa yang berlangsung kira-kira dua setengah abad lamanya. Karena selama itu rakyat Jepang telah ditempah dalam persatuan dan kebiasaan patuh kepada pimpinan dengan kerelaan mengorbankan diri. Kepatuhan tersebut kemudian menjelma menjadi bentuk cita-cita nasional dengan kesetiaan kepada Tenno dan cinta tanah ini menjadi salah satu faktor yang mendorong tercapainya pembentukan masyarakat modern. Kedua, bangsa ini dari pembawaannya adalah bangsa yang ingin sekali belajar dari yang lain, berhasrat besar menerima pengetahuan itu dan melakukan perbaikan atasnya. Mottonya; “cari dan temukan praktek terbaik di seluruh dunia dan lakukan perbaikan atasnya.” Hal inilah yang menyebabkan Jepang mengalami “loncatan-loncatan” besar kemajuannya, seperti yang dicatat oleh Richard Deacon bahwa Jepang sesungguhnya telah beralih dari abad ke-17 ke abad ke-20 hanya dalam waktu 50-60 tahun. Pada tahun-tahun 1840-an kehidupan di Jepang kira-kira seperti kehidupan di Inggris dalam tahun-tahuan 1640-an. Menjelang tahun 1910, Jepang telah berperadaban tinggi dan senada juga dikemukakan oleh Jacob Buckhard yang dikutip oleh Kenneth B. PyleTiba-tiba saja proses sejarah telah dipercepat secara mengerikan. Sebaliknya perkembangan yang biasanya memakan waktu berabad-abad lamanya melompat cepat seperti makhluk halus phantoms dalam hitungan bulanan atau mingguan saja dan selesailah prosesnya. Masa Showa yang dimulai dengan naiknya Hirohito menjadi kaisar tahun 1926 menggantikan Kaisar Taisho 1912-1925, memberikan suasana yang penuh harapan. Perindustrian di negara ini terus berkembang yang ditandai dengan munculnya kota-kota industri baru. Perkembangan ini ditopang oleh kemajuan perdagangan luar negeri yang semakin meluas dari tahun ke dengan perkembangan industri dalam negeri, Jepang akhirnya mengalami kesulitan dalam hal penyediaan sumber bahan mentah berupa minyak, besi, batu bara, dan sebagainya dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini dikarenakan Jepang tidak memiliki sumber bahan mentah dalam negeri yang cukup untuk mensuplai kebutuhan itu kesulitan ekonomi yang melanda dunia pada jaman Malaise sekitar tahun tigapuluhan mendorong negara-negara di dunia memberlakukan tarif proteksi atas barang impor. Akibatnya Jepang kehilangan pasaran produksi akan sumber bahan mentah dan daerah pasaran produksi menimbulkan imperialisme modern Jepang. Sebagai implikasinya, perhatian Jepang diarahkan untuk sumber bahan baku industri dan daerah pasaran hasil produksinya, yakni ke Manchuria, Tiongkok, demikian pula wilayah Asia Tenggara dan India. Pada ulasan kali ini, kita akan mempelajari perkembangan perekonomian Jepang, salah satu negara maju di Benua Asia yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia, serta didukung oleh kemampuan’nya dalam bidang teknologi modern. Jepang The State of Japan atau Nihon-koku merupakan salah satu negara kepulauan yang terletak di kawasan timur Asia, dengan luas wilayah sebesar km2. Negara ini berbentuk kekaisaran constitutional monarchy, dipimpin oleh seorang kaisar emperor, dengan pemerintahan dikepalai oleh seorang perdana menteri. Data Bank Dunia menyebut bahwa total populasi penduduk Jepang sampai dengan akhir 2016 diperkirakan mencapai juta jiwa. Dari sisi ekonomi, capaian Gross Domestic Product GDP US$ current based Jepang pada 2016 mencapai US$ triliun, dan GDP per kapita sebesar US$ 38,000 Adapun perkembangan perekonomian Jepang bisa dibagi menjadi beberapa periodisasi. Era Pasca Perang Dunia Kedua 1945-1949. Usai perang dunia kedua, perekonomian Jepang mengalami kemerosotan tajam. Kekalahan perang telah membawa dampak negatif, dari kerugian finansial hingga hilangnya nyawa. Akibat dari kerugian itu tercermin dari angka inflasi yang meroket hingga lebih dari 100%, terjadinya kelangkaan produk konsumsi, serta produktivitas ekonomi yang sangat rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Jepang melakukan beberapa regulasi, antara lain berupa pengawasan langsung terhadap aktivitas produksi, pemantauan terhadap stabilitas harga, serta pemberian subsidi untuk menggerakkan sektor riil. Selain itu, pencetakan uang baru juga dilakukan untuk mendorong transaksi perdagangan pasca perang. Bisa dikatakan bahwa periode ini merupakan era kekacauan chaos dalam perekonomian Jepang Ohno, Kenichi, The Economic Development of Japan The Path Traveled by Japan as a Developing Country, GRIPS Development Forum, 2016. Pada Maret 1949, pemerintah Jepang menerapkan kebijakan ekonomi yang disebut dengan Dodge Line. Kebijakan ini diperkenalkan oleh seorang ekonom asal Amerika Serikat, Joseph Morrell Dodge, yang ditujukan untuk menjaga stabilitas perekonomian Jepang. Kebijakan tersebut antara lain berupa penyeimbangan anggaran negara untuk mengurangi defisit, pelaksanaan kewajiban perpajakan yang lebih efisien, pengurangan intervensi pemerintah terhadap aktivitas perekonomian, penghentian pinjaman yang tidak tepat sasaran, serta pematokan nilai tukar mata uang Yen Jepang ¥ terhadap US$ diangka ¥ 360 US$ 1 = ¥ 360. Era Pertumbuhan Ekonomi Tinggi 1950’an sampai dengan awal 1970’an. Periode 1950’an hingga awal 1970’an merupakan periode emas perekonomian Jepang, dimana angka pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun mencapai lebih dari 10%. Pada era ini, perekonomian Jepang dikenal dengan istilah miracle economy’. Setelah pelaksanaan Dodge Line, pemerintah Jepang terus melakukan reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor diantaranya sektor industri dan pertanian, peningkatan taraf hidup dan hak-hak tenaga kerja, penerapan kebijakan ekonomi yang ekspansif, serta pengembangan teknologi dan industrialisasi untuk menggenjot produktivitas perekonomian Yoshioka, Shinji, and Hirofumi Kawasaki, Japan’s High-Growth Postwar Period The Role of Economic Plans, Economic and Social Research Institute Note No. 27, August 2016. Perkembangan ekonomi Jepang yang didukung oleh kemajuan teknologi dan industrialisasi telah diulas tersendiri dalam artikel Perkembangan Teknologi dan Industrialisasi di Jepang. Era Oil Shock, Economic Booming, dan Bubble Economy 1970’an hingga akhir 1980’an. Pada masa 1970’an hingga menjelang akhir 1980’an, perekonomian Jepang mengalami dinamika akibat faktor domestik dan international. Diawali pada 1971, saat pemerintah Jepang mendevaluasi mata uang ¥ terhadap US$, dari ¥ 360 per US$ US$ 1 = ¥ 360 yang sudah bertahan selama lebih dari 20 tahun, menjadi ¥ 308 per US$ 1 US$ 1 = ¥ 308. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Selang dua tahun kemudian, pada awal 1973, pemerintah Jepang mengadopsi sistem nilai tukar mata uang mengambang floating exchange-rate system. Namun demikian di akhir 1973, the Organization of the Petroleum Exporting Countries OPEC memutuskan untuk menaikkan harga minyak mentah, dari semula US$ 2 per barrel menjadi US$ 11, serta mengurangi kuota ekspor minyak untuk negara-negara industri sebanyak 10%. Keputusan ini menyebabkan munculnya ekonomi biaya tinggi high-cost economy di Jepang, karena negara tersebut banyak bergantung pada persediaan minyak mentah untuk melakukan pembangunan ekonomi; tercatat lebih dari 90% aktivitas perekonomian Jepang saat itu mengkonsumsi minyak sebagai bahan bakar energy consuming. Dampak dari kejadian tersebut tercermin pada pertumbuhan ekonomi Jepang di 1974 yang menunjukkan angka negatif. Untuk menanggulangi dampak tersebut, pada 1978 pemerintah Jepang mulai menerapkan industri yang berpola energy saving untuk menghemat pengeluaran bahan bakar. Upaya ini mampu menjaga angka inflasi tetap stabil, sambil tetap meningkatkan produktivitas perekonomian. Sementara akibat ketegangan di kawasan Timur-Tengah terjadinya Revolusi Iran hingga Perang Teluk pada 1979, harga minyak mentah dunia kembali naik menjadi US$ 30 per barrel. Akan tetapi inovasi Jepang dalam menerapkan industri yang menghemat bahan bakar mampu meredam pengaruh negatif kejadian itu pada perekonomian domestik. Selanjutnya di awal 1980’an, perekonomian Jepang mengalami kemajuan pesat booming economy, ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan konsumsi rumahtangga household consumption, tingginya laba sektor swasta, semakin banyaknya tenaga kerja terdidik dan terampil educated and skilled labor, stabil'nya situasi politik dalam negeri, meningkatnya investasi di sektor industri, serta semakin besarnya peran teknologi dan inovasi dalam perekonomian. Akan tetapi capaian-capaian diatas membuat aktivitas ekonomi menjadi kurang terkontrol, sebagai misal sektor perbankan yang terlalu mudah memberikan kredit terutama di sektor properti. Sebagai catatan, pinjaman dengan agunan berupa aset properti diberikan hingga lebih dari 90% dari nilai agunan; secara keseluruhan terdapat lebih dari ¥ 100 triliun pinjaman di sektor properti. Seiring dengan meningkatnya investasi di sektor properti, maka jumlah pinjaman bank juga ikut membengkak. Akhirnya pada 1989 perekonomian Jepang memasuki fase gelembung ekonomi bubble economy, dimana harga properti meningkat terlalu tajam, diikuti dengan kenaikan harga saham yang terlampau tinggi over-valued, serta pembangunan infrastruktur pedesaan yang sangat masif. Karena anggaran yang digunakan terlalu besar dan tanpa disertai prinsip kehati-hatian prudence, maka terjadilah bubble economy Statistic Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications. Statistical Handbook of Japan 2016. Pecahnya Gelembung Ekonomi Bubble Burst dan Dekade Yang Hilang awal 1990’an hingga awal 2000’an. Pada periode awal 1990’an hingga awal 2000’an, Jepang mengalami stagnasi perekonomian akibat sistem keuangan yang tidak stabil, serta buruknya kredibilitas sektor perbankan yang memicu terjadinya economic bubble. Hal tersebut ditandai dengan melonjaknya kredit macet perbankan non-performing loan di sektor properti dan merosotnya nilai saham hingga 50% di bursa Tokyo Stock Exchange. Selain itu banyak perusahaan Jepang yang mengalami penurunan kapasitas produksi, peningkatan jumlah utang, serta kelebihan jumlah tenaga kerja. Pecahnya gelembung ekonomi bubble burst membawa perekonomian Jepang masuk kedalam resesi yang berkepanjangan. Untuk men’stabilkan perekonomian, berbagai kebijakan ekonomi diterapkan, misalnya the Bank of Japan bank sentral Jepang melakukan pencetakan mata uang untuk mendorong stabilisasi finansial, sementara pemerintah mengambil kebijakan untuk menekan munculnya kredit macet yang lebih besar. Namun keadaan semakin memburuk akibat terjadinya krisis ekonomi di kawasan Asia pada 1997-1998. Bisa dikatakan bahwa dekade 1990’an merupakan era gelap perekonomian Jepang, atau disebut sebagai sebuah dekade yang hilang the lost decade International Monetary Fund. The Japanese Banking Crisis of the 1990s Sources and Lessons, IMF Working Paper WP/00/7, January 2000. Sebuah studi menyatakan bahwa sampai dengan 1995 saja, perbankan di Jepang memiliki tak kurang dari ¥ 70 triliun penyaluran pinjaman yang tidak produktif bad loans. Sebagai catatan, perbankan Jepang pada saat itu juga memiliki pinjaman internasional senilai lebih dari US$ triliun. Sementara dari 21 bank yang ada ketika itu, 13 diantaranya dinyatakan bangkrut. Studi juga menjelaskan bahwa kurangnya keterbukaan informasi keuangan financial disclosure dan transparansi laporan keuangan, membuat sistem keuangan di Jepang rentan terhadap timbulnya persoalan. Disamping itu, tidak adanya sistem manajemen risiko risk management di sektor perbankan, sistem pengawasan perbankan yang cenderung tertutup, serta kebijakan moneter yang tidak tepat sasasan, diyakini menjadi penyebab awal munculnya bubble economy Schaede, Ulrike. The 1995 Financial Crisis in Japan, Working Paper, February 1996. Era Pemulihan Ekonomi dan Kebijakan Abenomics Three-Arrows Policy awal 2000’an hingga saat ini masih berlangsung. Di masa pemerintahan Perdana Menteri Junichiro Koizumi 2001-2006, pemerintah Jepang melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi persoalan ekonomi, antara lain dengan melakukan reformasi kebijakan makro ekonomi dan restrukturisasi institusi keuangan. Adapun kebijakan ekonomi yang diambil antara lain dengan menghapus kredit macet, mengurangi defisit anggaran, serta melakukan privatisasi perusahaan negara. Namun demikian utang pemerintah government debt pada saat itu masih terlalu besar, mencapai 160% dari total GDP. Pada 2008, bangkrutnya perusahan sekuritas Lehman Brothers berdampak besar pada pasar keuangan dunia, termasuk Jepang. Ketika perekonomian Amerika Serikat mengalami kontraksi, nilai tukar mata uang US$ melemah; hal tersebut mendorong lesu'nya impor produk dari Jepang. Pada gilirannya, ini berdampak pada menurunnya laba di sektor perdagangan ekspor Jepang. Disisi lain, karena mata uang ¥ mengalami apresiasi terhadap US$, maka nilai ¥ tidak lagi kompetitif dalam perdagangan internasional. Ada satu kejadian lagi yang menghambat pemulihan perekonomian Jepang, yakni saat pertengahan Maret 2011 terjadi bencana alam gempa bumi dan tsunami di pantai timur laut Jepang yang disertai dengan bocornya instalasi nuklir. Pada Januari 2013, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memperkenalkan kebijakan ekonomi yang disebut dengan Three-Arrows Policy, atau lebih dikenal dengan istilah Abenomics. Kebijakan tersebut antara lain berupa kebijakan moneter yang longgar expansionary monetary-policy, diantaranya melalui pemberian qualitative-quantitative easing; kebijakan fiskal yang fleksibel, diantaranya berupa stimulus fiskal dan penetapan tarif pajak; serta reformasi struktural, misalnya pada kebijakan tentang ketenagakerjaan. Pemerintah Jepang mengklaim bahwa penerapan kebijakan Abenomics mampu membawa dampak positif, antara lain berupa peningkatan pertumbuhan GDP nominal sekitar ¥ 37 triliun selama periode 2012-2015, serta penurunan angka pengangguran dari menjadi di periode 2012-2016. Disamping itu kebijakan Abenomics juga telah dilaksanakan secara efektif, terkait dengan restrukturisasi dan reformasi di sektor energi, kesehatan, serta pertanian. Pemerintah Jepang juga secara aktif mengembangkan sektor usaha kecil small-medium enterprises, sektor pariwisata, serta industri jasa Abenomics, March 2017. Perkembangan Terkini Perekonomian Jepang 2017 - . Terkait dengan kemudahan mendirikan dan melakukan usaha kecil dan menengah, catatan Bank Dunia menyebut bahwa Jepang menduduki peringkat ke-34 dari 190 negara yang disurvei. Capaian ini menurun dua peringkat dari tahun sebelumnya; hasil tersebut juga jauh tertinggal dari Hong Kong peringkat ke-4 dan Korea Selatan peringkat ke-5 World Bank, Doing Business 2017, Equal Opportunity for All, Economy Profile 2017 Japan, 2017. Sementara dalam laporannya, the International Monetary Fund IMF memprediksikan pertumbuhan perekonomian Jepang pada 2017 berkisar di angka didukung oleh meningkatnya perdagangan ekspor dan efektivitas kebijakan fiskal dalam negeri. Namun IMF juga mencermati persoalan penurunan populasi di Jepang yang berpotensi negatif terhadap produktivitas perekonomian For Japan’s Economy, Now Is the Time to Step Up Reforms, 31 July 2017. Lebih lanjut, the Organisation for Economic Co-operation and Development OECD menyatakan bahwa sejak diluncurkannya kebijakan Abenomics pada 2013, perekonomian Jepang memperoleh dampak signifikan berupa pertumbuhan ekonomi yang stabil sebesar 1% tiap tahunnya. Sedangkan pada 2017, OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jepang dikisaran Akan tetapi, permasalahan penduduk yang semakin menurun akan memaksa pemerintah mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk pemberian stimulus fiskal. Selain itu, penurunan produktivitas akibat berkurangnya jumlah tenaga kerja juga berpotensi menambah rasio utang pemerintah terhadap GDP, dari 68% di 1992 menjadi 219% di 2016. OECD juga menekankan agar pemerintah Jepang meluncurkan strategi revitalisasi terkait dengan reformasi perekonomian, diantaranya dengan meningkatkan kinerja pasar keuangan, mempromosikan lingkungan yang mendukung lahirnya kewirausahaan, melakukan reformasi di sektor perpajakan, meningkatkan inovasi teknologi dan sistem robotik, menciptakan kebijakan untuk mendukung sektor pertanian, serta meningkatkan partisipasi perempuan di dunia kerja the Organisation for Economic Co-operation and Development, Japan Economic Surveys 2017, April 2017. Catatan-catatan diatas menunjukkan bagaimana dinamika perkembangan perekonomian Jepang sejak usai’nya perang dunia kedua hingga saat ini. Selanjutnya, kita masih akan terus melihat perkembangan perekonomian Jepang di waktu-waktu mendatang. ** UPDATE ARTIKEL Jumat, 06 Desember 2019 Menurut data IMF, pertumbuhan ekonomi Jepang pada 2019 diperkirakan mencapai naik dari tahun sebelumnya yang mencapai Namun demikian pertumbuhan tersebut diproyeksikan menyusut hingga menjadi di 2020. Hal ini diakibatkan adanya pengaruh peningkatan pajak konsumsi yang diberlakukan pada Oktober 2019 IMF. World Economic Outlook Global Manufacturing Downturn, Rising Trade Barriers, October 2019. GDP curent-price based Jepang tahun ini mencapai US$ triliun, meningkat dari capaian 2018, US$ triliun. Sedangkan GDP per kapita di 2019 sebesar US$ ribu, naik dari tahun sebelumnya, US$ ribu. Sementara angka inflasi pada dua tahun terakhir terjaga di level IMF DataMapper, dikutip pada Jumat, 06 Desember 2019. Disisi lain, jumlah populasi penduduk Jepang yang tercatat pada 2019 mencapai juta jiwa, atau turun dari tahun sebelumnya, juta jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa problem penuaan ageing yang dialami negara ini masih menjadi masalah serius. Catatan lain menunjukkan bahwa dari upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi, Jepang menempati urutan ke-18 dari 180 negara yang menjadi objek penelitian di 2019. Capaian ini membaik 2 tingkat daripada tahun sebelumnya Transparency International. Corruption Perceptions Index 2018, 2019. Untuk daya saing perekonomian, Jepang menduduki peringkat ke-6 secara global dari 141 negara menurut data World Economic Forum, turun 1 tingkat dari capaian 2018 WEF. Global Competitiveness Report 2019, 2019. Sementara dalam kemudahan mendirikan dan menjalankan usaha, Bank Dunia menempatkan Jepang di urutan ke-39 dari 190 negara, turun 5 tingkat dari raihan tahun sebelumnya World Bank. Doing Business 2019 Training for Reform, 2019. Beberapa sumber lain menyatakan jika salah satu faktor penting yang akan mempengaruhi perekonomian Jepang hingga beberapa tahun kedepan adalah munculnya risiko dari ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dengan China. Hal ini dimungkinkan berimbas negatif pada Jepang, mengingat kedua negara tersebut adalah mitra utama ekonomi negara ini. Salah satu dampak signifikan berasal dari penurunan di sektor ekspor. Sementara pendapatan sektor rumahtangga diperkirakan masih akan stabil dalam menunjang konsumsi dalam negeri, meskipun ada kenaikan pajak konsumsi. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah yang diyakini mampu meredam dampak negatif kenaikan pajak. Selain itu, diselenggarakannya pesta Olimpiade Musim Panas tahun depan the 2020 Summer Olympic diharapkan mampu mendorong aktivitas perekonomian, sekaligus meningkatkan pendapatan dari sektor konsumsi, pariwisata, serta perhotelan dikutip dari berbagai sumber. Demikian perkembangan perekonomian Jepang hingga saat ini. Kita akan terus mencermati perkembangan berikutnya. *** ARTIKEL TERKAIT Perkembangan Perekonomian Global 2017 bertumbuh dalam ketidakpastian Belajar dari Pengelolaan Sampah di Jepang Perkembangan Ekonomi Asia 2016 dan Prospek Perekonomian Asia 2017 Perekonomian di Sektor Pertanian, Sistem Pertanian di Jepang

dibawah ini adalah faktor pendorong perekonomian jepang berkembang pesat kecuali